Kedatangan Inggris dan Sistem Tanam paksa di Indonesia

1.    Sebab-sebab/tujuan kedatangan Inggris di Indonesia
Bangsa inggris datang ke nusantara pada 1811 dengan kongsi dagang bernama East India Company (EIC) tujuannya, merebut seluruh kekuasaan belanda yang saat itu sudah menguasai sebagian besar Nusantara (tidak hanya ternate).


2.    Masa berlakunya sistem tanam paksa di Indonesia
Sistem ini mulai dilaksanakan pada zaman Johanes Van Den Bosch, Gurbenur jendral Hindia Belanda (1830-1835). Sistem tanam paksa diperkenalkan secara perlahan sejak tahun 1830 sampai tahun 1835 dan menjelang tahun 1840 sistem ini telah berjalan di Jawa.


3.    Tokoh-tokoh pencetus sistem tanam paksa di Indonesia
Sistem ini dijalankan atas saran dari Johannes Van Den Bosch, seorang gubernur jenderal di Indonesia padamasanya


4.    Pengertian Sistem Tanam Paksa
Sistem tanam paksa (Cultuurstelsel) adalah sistem yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum (nila). Hasilnya akan dijual kepada Pemerintah Kolonial dengan  harga yang telah ditetapkan dan dipastikan hasil panen dijual kepada Pemerintah Kolonial. Hakikat Cultuurstelsel adalah bahwa penduduk, sebagai pengganti membayar pajak tanah sekaligus, harus menyediakan sejumlah hasil bumi yang nilainya sama dengan pajak tanah itu.


5.    Sebab-sebab diadakannya system tanam paksa

Faktor utama diberlakukannya sistem tanam paksa di Indonesia adalah adanya kesulitan keuangan yang dialami oleh Pemerintah Belanda. Pengeluaran Belanda digunakan untuk membiayai keperluan militer sebagai akibat Perang Belgia pada tahun 1830 di Negeri Belanda dan Perang Jawa atau Perang Diponegoro (1825-1830) di Indonesia. Perang Belgia berakhir dengan kemerdekaan Belgia (memisahkan diri dari Belanda) dan menyebabkan keuangan Belanda memburuk. Perang Diponegoro merupakan perang termahal bagi pihak Belanda dalam menghadapi perlawanan dari pihak pribumi yaitu sekitar 20 juta gulden

Sebab-sebab lainnya yaitu:
•    Keadaan keuangan negara sedang mengalami kekosongan
•    Utang VOC yang ditanggung pemerintah hindia belanda, merupakan yang berat
•    Pemasukan keuangan ke kas negara melalui cara-cara lama seperti pemungutan pajak dan penanaman kopi, kurang memberikan hasil.
•    Perang menghadapi perlawanan Rakyat Indonesia seperti menghadapi Diponegoro dan Perang Aceh yang menelan banyak biaya sehingga menguras keuangan negara.
•    Sebagai usaha memperoleh pemasukan keuangan negara. Dalam waktu singkat dan banyak hasilnya.


6.    Tujuan dilaksanakannya system tanam paksa
Tujuan tanam paksa untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya guna menutup kas negara yang kosong dan untuk membayar utang-utang belanda.


7.    Gagasan dan pelaksanaan system tanam paksa
         Ketentuan Tanam Paksa
Johannes Van den Bosch adalah pelaksana sistem Tanam Paksa, dia diangkat menjadi Gubernur Jendral pada 19 Januari 1830 dan dasar pemerintahannya tertuang dalam RR 1830. [6] Sistem tanam paksa diperkenalkan secara perlahan sejak tahun 1830 sampai tahun 1835 dan menjelang tahun 1840 sistem ini telah berjalan di Jawa.
Ciri utama dari pelaksanaan sistem tanam paksa adalah keharusan bagi rakyat untuk membayar pajak dalam bentuk pajak in natura, yaitu dalam bentuk hasil-hasil pertanian mereka. Ketentuan-ketentuan sistem tanam paksa, terdapat dalam Staatblad (lembaran negara) No. 22 tahun 1834. Ketentuan-ketentuan pokoknya antara lain:
a)    Orang-orang Indonesia akan menyediakan sebagian dari tanah sawahnya untuk ditanami tanaman yang laku di pasar Eropa seperti kopi, teh, tebu, dan nila. Tanah yang diserahkan itu tidak lebih dari seperlima dari seluruh sawah desa.
b)    Bagian tanah yang disediakan sebanyak seperlima luas sawah itu bebas dari pajak.
c)    Pekerjaan untuk memelihara tanaman tersebut tidak boleh melebihi lamanya pekerjaan yang diperlukan untuk memelihara sawahnya sendiri.
d)    Bagian tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dagangan dibebasakan dari pembayaran pajak tanah.
e)    Hasil dari tanaman tersebut diserahkan kepada Pemerintah Belanda dan ditimbang. Jika harganya ditaksir melebihi harga sewa tanah yang harus dibayar oleh rakyat, maka lebihnya tersebut akan dikembalikan kepada rakyat. Hal ini bertujuan untuk memacu para penanam supaya bertanam dan memajukan tanaman ekspor.
f)    Tanaman yang rusak akibat bencana alam, dan bukan akibat kemalasan atau kelalaian rakyat, maka akan ditangggung oleh pihak pememrintah.
g)    Pelaksanaan tanam paksa diserahkan kepada pegawai-pegawai pribumi, dan pihak pegawai Eropa hanya sebagai pengawas. [7]
h)    Ketentuan-ketentuan tersebut jika dicermati lebih lanjut nampaknya tidak terlalu membebani rakyat. Namun dalam pelaksanaannya, ternyata sering menyimpang jauh dari ketentuan sehingga merugikan rakyat dan sangat memberatkan beban rakyat.

Pelaksanaan Tanam Paksa
Ketentuan-ketentuan tentang tanam paksa ternyata hanya tertulis di atas kertas. Terdapat perbedaan besar antara ketentuan yang sudah ditetapkan dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Penyimpangan-penyimpangan yang muncul antara lain:
a)    Perjanjian tersebut seharusnya dilakukan dengan sukarela, tetapi dalam pelaksanannya dilakukan dengan cara paksaan. Pemerintah kolonial memanfaatkan pejabat-pejabat lokal seperti bupati dan kepala-kepala daerah untuk memaksa rakyat agar menyerahkan tanah mereka.
b)    Di dalam perjanjian, tanah yang digunakan untuk culturstelsel adalah seperlima sawah, namun dalam prakteknya dijumpai lebih dari seperlima tanah, yaitu sepertiga atau setengah sawah.
c)    Waktu untuk bekerja untuk tanaman yang dikehendaki pemerintah Belanda, jauh melebihi waktu yang telah ditentukan. Waktu yang ditentukan adalah 66 hari dalam setahun, namun dalam pelaksanaannya adalah 200 sampai 225 hari dalam setahun.
d)    Kelebihan hasil tidak dikembalikan kepada rakyat atau pemilik tanah, tetapi dipaksa untuk dijual kepada pihak Belanda dengan harga yang sangat murah.
e)    Dengan adanya sistem persen yang diberikan kepada para pejabat lokal, maka para pejabat itu memaksa orang-orangnya supaya tanamannnya bisa menghasilkan lebih banyak.
f)    Tanaman pemerintah harus didahulukan baru kemudian menanam tanaman mereka sendiri. Kadang-kadang waktu untuk menanam tanamannya sendiri itu tinggal sedikit sehingga hasilnya kurang maksimal.
g)    Kegagalan panen tetap menjadi tanggung jawab para pemilik tanah.
h)    Sistem tanam paksa ini agaknya menunjukkan keberhasilan dalam perbaikan keuangan, ditunjukkan bahwa Jawa mampu menghasilkan surplus meskipun dalam paksaan. Surplus ini hanya digunakan untuk menopang pemerintahan Belanda di Jawa, upaya-upaya penaklukannya di daerah luar Jawa, dan perekonomian dalam negara Belanda. Investasi yang utama adalah tenaga kerja orang Jawa dan Sunda, sedangkan teknik-teknik pertanian maupun administrasinya bersifat tradisional. Pihak Belanda berhasil memeras perekonomian Jawa, sedangkan keuntungan-keutungan yang berarti yang dikembalikan hanya kepada sekelompok kecil masyarakat pribumi


8.    Akibat system tanam paksa di Indonesia
    Dampak positif:
1)    rakyat Indonesia mengenal teknik menanam jenis-jenis tanaman baru.
2)    Rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang laku dipasaran ekspor Eropa.
3)    Memperkenalkan teknoligo multicrops dalam pertanian.

    Dampak negatif:
1)    Rakyat makin miskin karena sebagian tanah dan tenaganya harus disumbangkan secara cuma-cuma kepada Belanda.
2)    Sawah dan ladang menjadi terlantar karena kewajiban kerja paksa yang berkepanjangan mengakibatkan penghasilan menurun.
3)    Beban rakyat makin berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panen, membayar pajak, mengikuti kerja rodi, serta menanggung risiko apabila panen gagal.
4)    Akibat bermacam-macam beban, menimbulkan tekanan fisik dan mental yang berkepanjangan.
5)    Bahaya kelaparan dan wabah penyakit timbul di mana-mana sehingga angka kematian meningkat drastis. Bahaya kelaparan yang menimbulkan korban jiwa terjadi di daerah Cirebon (1843), Demak (1849), dan Grobogan (1850). Kejadian itu telah mengakibatkan penurunan jumlah penduduk secara drastis. Di Demak jumlah penduduknya yang semula 336.000 jiwa turun sampai dengan 120.000 jiwa, di Grobogan dari 89.500 turun sampai dengan 9.000 jiwa. Demikian pula yang terjadi di daerah-daerah lain, penyakit busung lapar (hongerudeem) merajalela.
6)    Jumlah penduduk Indonesia menurun

Free Template Blogger collection template Hot Deals BERITA_wongANteng SEO theproperty-developer

Categories: Berbagi Ilmu