Kedatangan Inggris dan Sistem Tanam paksa di Indonesia

1.    Sebab-sebab/tujuan kedatangan Inggris di Indonesia
Bangsa inggris datang ke nusantara pada 1811 dengan kongsi dagang bernama East India Company (EIC) tujuannya, merebut seluruh kekuasaan belanda yang saat itu sudah menguasai sebagian besar Nusantara (tidak hanya ternate).


2.    Masa berlakunya sistem tanam paksa di Indonesia
Sistem ini mulai dilaksanakan pada zaman Johanes Van Den Bosch, Gurbenur jendral Hindia Belanda (1830-1835). Sistem tanam paksa diperkenalkan secara perlahan sejak tahun 1830 sampai tahun 1835 dan menjelang tahun 1840 sistem ini telah berjalan di Jawa.


3.    Tokoh-tokoh pencetus sistem tanam paksa di Indonesia
Sistem ini dijalankan atas saran dari Johannes Van Den Bosch, seorang gubernur jenderal di Indonesia padamasanya


4.    Pengertian Sistem Tanam Paksa
Sistem tanam paksa (Cultuurstelsel) adalah sistem yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum (nila). Hasilnya akan dijual kepada Pemerintah Kolonial dengan  harga yang telah ditetapkan dan dipastikan hasil panen dijual kepada Pemerintah Kolonial. Hakikat Cultuurstelsel adalah bahwa penduduk, sebagai pengganti membayar pajak tanah sekaligus, harus menyediakan sejumlah hasil bumi yang nilainya sama dengan pajak tanah itu.


5.    Sebab-sebab diadakannya system tanam paksa

Faktor utama diberlakukannya sistem tanam paksa di Indonesia adalah adanya kesulitan keuangan yang dialami oleh Pemerintah Belanda. Pengeluaran Belanda digunakan untuk membiayai keperluan militer sebagai akibat Perang Belgia pada tahun 1830 di Negeri Belanda dan Perang Jawa atau Perang Diponegoro (1825-1830) di Indonesia. Perang Belgia berakhir dengan kemerdekaan Belgia (memisahkan diri dari Belanda) dan menyebabkan keuangan Belanda memburuk. Perang Diponegoro merupakan perang termahal bagi pihak Belanda dalam menghadapi perlawanan dari pihak pribumi yaitu sekitar 20 juta gulden

Sebab-sebab lainnya yaitu:
•    Keadaan keuangan negara sedang mengalami kekosongan
•    Utang VOC yang ditanggung pemerintah hindia belanda, merupakan yang berat
•    Pemasukan keuangan ke kas negara melalui cara-cara lama seperti pemungutan pajak dan penanaman kopi, kurang memberikan hasil.
•    Perang menghadapi perlawanan Rakyat Indonesia seperti menghadapi Diponegoro dan Perang Aceh yang menelan banyak biaya sehingga menguras keuangan negara.
•    Sebagai usaha memperoleh pemasukan keuangan negara. Dalam waktu singkat dan banyak hasilnya.


6.    Tujuan dilaksanakannya system tanam paksa
Tujuan tanam paksa untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya guna menutup kas negara yang kosong dan untuk membayar utang-utang belanda.


7.    Gagasan dan pelaksanaan system tanam paksa
         Ketentuan Tanam Paksa
Johannes Van den Bosch adalah pelaksana sistem Tanam Paksa, dia diangkat menjadi Gubernur Jendral pada 19 Januari 1830 dan dasar pemerintahannya tertuang dalam RR 1830. [6] Sistem tanam paksa diperkenalkan secara perlahan sejak tahun 1830 sampai tahun 1835 dan menjelang tahun 1840 sistem ini telah berjalan di Jawa.
Ciri utama dari pelaksanaan sistem tanam paksa adalah keharusan bagi rakyat untuk membayar pajak dalam bentuk pajak in natura, yaitu dalam bentuk hasil-hasil pertanian mereka. Ketentuan-ketentuan sistem tanam paksa, terdapat dalam Staatblad (lembaran negara) No. 22 tahun 1834. Ketentuan-ketentuan pokoknya antara lain:
a)    Orang-orang Indonesia akan menyediakan sebagian dari tanah sawahnya untuk ditanami tanaman yang laku di pasar Eropa seperti kopi, teh, tebu, dan nila. Tanah yang diserahkan itu tidak lebih dari seperlima dari seluruh sawah desa.
b)    Bagian tanah yang disediakan sebanyak seperlima luas sawah itu bebas dari pajak.
c)    Pekerjaan untuk memelihara tanaman tersebut tidak boleh melebihi lamanya pekerjaan yang diperlukan untuk memelihara sawahnya sendiri.
d)    Bagian tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dagangan dibebasakan dari pembayaran pajak tanah.
e)    Hasil dari tanaman tersebut diserahkan kepada Pemerintah Belanda dan ditimbang. Jika harganya ditaksir melebihi harga sewa tanah yang harus dibayar oleh rakyat, maka lebihnya tersebut akan dikembalikan kepada rakyat. Hal ini bertujuan untuk memacu para penanam supaya bertanam dan memajukan tanaman ekspor.
f)    Tanaman yang rusak akibat bencana alam, dan bukan akibat kemalasan atau kelalaian rakyat, maka akan ditangggung oleh pihak pememrintah.
g)    Pelaksanaan tanam paksa diserahkan kepada pegawai-pegawai pribumi, dan pihak pegawai Eropa hanya sebagai pengawas. [7]
h)    Ketentuan-ketentuan tersebut jika dicermati lebih lanjut nampaknya tidak terlalu membebani rakyat. Namun dalam pelaksanaannya, ternyata sering menyimpang jauh dari ketentuan sehingga merugikan rakyat dan sangat memberatkan beban rakyat.

Pelaksanaan Tanam Paksa
Ketentuan-ketentuan tentang tanam paksa ternyata hanya tertulis di atas kertas. Terdapat perbedaan besar antara ketentuan yang sudah ditetapkan dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Penyimpangan-penyimpangan yang muncul antara lain:
a)    Perjanjian tersebut seharusnya dilakukan dengan sukarela, tetapi dalam pelaksanannya dilakukan dengan cara paksaan. Pemerintah kolonial memanfaatkan pejabat-pejabat lokal seperti bupati dan kepala-kepala daerah untuk memaksa rakyat agar menyerahkan tanah mereka.
b)    Di dalam perjanjian, tanah yang digunakan untuk culturstelsel adalah seperlima sawah, namun dalam prakteknya dijumpai lebih dari seperlima tanah, yaitu sepertiga atau setengah sawah.
c)    Waktu untuk bekerja untuk tanaman yang dikehendaki pemerintah Belanda, jauh melebihi waktu yang telah ditentukan. Waktu yang ditentukan adalah 66 hari dalam setahun, namun dalam pelaksanaannya adalah 200 sampai 225 hari dalam setahun.
d)    Kelebihan hasil tidak dikembalikan kepada rakyat atau pemilik tanah, tetapi dipaksa untuk dijual kepada pihak Belanda dengan harga yang sangat murah.
e)    Dengan adanya sistem persen yang diberikan kepada para pejabat lokal, maka para pejabat itu memaksa orang-orangnya supaya tanamannnya bisa menghasilkan lebih banyak.
f)    Tanaman pemerintah harus didahulukan baru kemudian menanam tanaman mereka sendiri. Kadang-kadang waktu untuk menanam tanamannya sendiri itu tinggal sedikit sehingga hasilnya kurang maksimal.
g)    Kegagalan panen tetap menjadi tanggung jawab para pemilik tanah.
h)    Sistem tanam paksa ini agaknya menunjukkan keberhasilan dalam perbaikan keuangan, ditunjukkan bahwa Jawa mampu menghasilkan surplus meskipun dalam paksaan. Surplus ini hanya digunakan untuk menopang pemerintahan Belanda di Jawa, upaya-upaya penaklukannya di daerah luar Jawa, dan perekonomian dalam negara Belanda. Investasi yang utama adalah tenaga kerja orang Jawa dan Sunda, sedangkan teknik-teknik pertanian maupun administrasinya bersifat tradisional. Pihak Belanda berhasil memeras perekonomian Jawa, sedangkan keuntungan-keutungan yang berarti yang dikembalikan hanya kepada sekelompok kecil masyarakat pribumi


8.    Akibat system tanam paksa di Indonesia
    Dampak positif:
1)    rakyat Indonesia mengenal teknik menanam jenis-jenis tanaman baru.
2)    Rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang laku dipasaran ekspor Eropa.
3)    Memperkenalkan teknoligo multicrops dalam pertanian.

    Dampak negatif:
1)    Rakyat makin miskin karena sebagian tanah dan tenaganya harus disumbangkan secara cuma-cuma kepada Belanda.
2)    Sawah dan ladang menjadi terlantar karena kewajiban kerja paksa yang berkepanjangan mengakibatkan penghasilan menurun.
3)    Beban rakyat makin berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panen, membayar pajak, mengikuti kerja rodi, serta menanggung risiko apabila panen gagal.
4)    Akibat bermacam-macam beban, menimbulkan tekanan fisik dan mental yang berkepanjangan.
5)    Bahaya kelaparan dan wabah penyakit timbul di mana-mana sehingga angka kematian meningkat drastis. Bahaya kelaparan yang menimbulkan korban jiwa terjadi di daerah Cirebon (1843), Demak (1849), dan Grobogan (1850). Kejadian itu telah mengakibatkan penurunan jumlah penduduk secara drastis. Di Demak jumlah penduduknya yang semula 336.000 jiwa turun sampai dengan 120.000 jiwa, di Grobogan dari 89.500 turun sampai dengan 9.000 jiwa. Demikian pula yang terjadi di daerah-daerah lain, penyakit busung lapar (hongerudeem) merajalela.
6)    Jumlah penduduk Indonesia menurun

Free Template Blogger collection template Hot Deals BERITA_wongANteng SEO theproperty-developer

2 commentsRead more

Kekuasaan VOC di Indonesia

KEKUASAAN VOC DI INDONESIA

1.    Pencetus VOC di Indonesia
Atas usul Johan Van Oldenbarneveld dibentuklah sebuah perusahaan yang disebut Vereemigde Oost Indische Compagnie (VOC) pada tanggal 20 Maret 1682.

2.    Hak-hak istimewa VOC di Indonesia
Oleh Pemerintahan Belanda, VOC diberi oktroi (hak-hak istimewa) sebagai berikut :
1)    Dianggap sebagai wakil pemerintah Belanda di Asia
2)    Monopoli perdagangan
3)    Mencetak dang mengedarkan uang sendiri
4)    Mengadakan perjanjian
5)    Menaklukkan perang dengan negara lain
6)    Menjalankan kekuasaan kehakiman
7)    Pemungutan pajak
8)    Memiliki angkatan perang sendiri
9)    Mengadakan pemerintahan sendiri.

3.    Tujuan VOC didirikan di Indonesia oleh Belanda
Tujuan pembentukan VOC tidak lain adalah menghindarkan persaingan antar pengusaha Belanda (intern) serta mampu menghadapi persaingan dengan bangsa lain terutama Spanyol dan Portugis sebagai musuhnya (ekstern). Selain itu, juga untuk memonopoli rempah-rempah di Hindia Timur, dan menghadapi kerajaan-kerajaan di Indonesia.

4.    Sebab VOC dibubarkan
Dalam melaksanakan pemerintahan VOC banyak mempergunakan tenaga Bupati. Sedangkan bangsa Cina dipercaya untuk pemungutan pajak dengan cara menyewakan desa untuk beberapa tahun lamanya.
Pertengahan abad ke 18 VOC mengalamii kemunduran karena beberapa sebab sehingga dibubarkan:

a)    Banyak pegawai VOC yang curang dan korupsi
b)    Banyak pengeluaran untuk biaya peperangan contoh perang melawan Hasanuddin dari Gowa.
c)    Banyaknya gaji yang harus dibayar karena kekuasaan yang luas membutuhkan pegawai yang banyak
d)    Pembayaran Devident (keuntungan) bagi pemegang saham turut memberatkan setelah pemasukan VOC kekurangan
e)    Bertambahnya saingan dagang di Asia terutama Inggris dan Perancis.
f)    Perubahan politik di Belanda dengan berdirinya Republik Bataaf 1795 yang   demokratis dan liberal menganjurkan perdagangan bebas.

Berdasarkan alasan di atas VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 dengan hutang 136,7 juta gulden dan kekayaan yang ditinggalkan berupa kantor dagang, gudang, benteng, kapal serta daerah kekuasaan di Indonesia.

VOC dibubarkan dengan alasan :
a.    Kesulitan keuangan karena korupsi, banyaknya biaya untuk menggaji pegawai, membayar deviden dan menghadapi peperangan di berbagai daerah
b.    Menghadapi persaingan perusahaan dagang asing
c.    Berdirinya Republik Bataaf yang menghendaki perdagangan bebas bukan monopoli

Free Template Blogger collection template Hot Deals BERITA_wongANteng SEO theproperty-developer

No commentsRead more

Revolusi Perancis

1)    Situasi sebelum Revolusi
● Situasi Politik
Semenjak Prancis diperintah oleh Raja Louis XIV (1643–1715) kekuasanraja menjadi besar dan tidak terbatas. Rakyat harus tunduk kepada kekuasaan raja dan tidak boleh menentang terhadap apapun yang menjadi kebijakan raja. Rakyat juga tidak boleh mendapatkan pengaruh dari segi apapun yang dikhawatirkan akan menganggu jalannya pemerintahan raja baik dari pihak pemerintahan yang berperan sebagai penyalur aspirasi rakyat.
Akhirnya terjadi pembubaran terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (Etats Generaux) yang dianggap mampu mengancam posisi raja yang apabila tetap dipertahankan. Dewan Perwakilan Rakyat pada saat itu dikhawatirkan akan menyampaikan opini publik mengenai raja Louis XIV yang bisa mengancam eksistensi nya dimana rakyat pada saat itu memang sangat membenci cara pemerintahannya yang dianggap telah menindas para rakyat kecil.
Berpegangan pada prinsip "L'État, c'est moi" ("Negara adalah saya" ) Raja Louis XIV hidup dalam kemewahan dan kemegahan. Ia membangun Istana Versailles dengan menghabiskan biaya yang sangat besar. Padahal biaya itu diperoleh dengan memungut bermacam-macam pajak yang tinggi dari rakyat. Hal tersebut membuat rakyat menderita dan membenci pemerintahnya sendiri.
Berlanjut pada pemerintahan raja Louis XV, kekuasaan yang semakin menjadi-jadi ditambah pajak yang semakin mencekik rakyatnya menimbulkan rasa kebencian yang amat besar terhadap raja maupun kaum bangsawaan. Pada masa pemerintahan Raja Louis
XVI (1774–1793), raja sudah tidak memiliki gezag (kewibawaan) dan kekuatan lagi. Hal itu disebabkan raja tidak berhasil memperbaiki keadaan. Situasi demikian memberi peluang yang sangat baik untuk meletusnya suatu revolusi.

● Situasi Sosial Ekonomi
Masyarakat Prancis pada waktu itu terbagi menjadi tiga golongan:

    Golongan I terdiri atas para bangsawan.
    Golongan II terdiri atas ulama gereja/pendeta.
Golongan I dan II Memiliki hak istimewa dan bebas dari pajak.
    Golongan III terdiri atas rakyat biasa.  
Dapat kita ketahui dengan jelas bahwa golongan nomor III lah yaitu golongan rakyat yang muncul menjadi golongan baru atau yang disebut dengan golongan Borjuis dan menjadi pelopor munculnya Revolusi Perancis.






2)    Sebab umum terjadi revolusi Perancis :
a.    Adanya pengaruh Rasionalisme
      Paham ini melahirkan renaisans dan humanisme yang menuntun manusia bebas berpikir dan mengemukakan pendapat. Munculah ahli-ahli pikir pada saat itu :
 1. John Locke
      Two Treties of Government yang berisi ajaran kedaulatan rakyat (pembagian kekuasaan) :
I.    Power Legislatif
II.    Power Eksekutif
III.    Power A Tributive


 2. Montesquiew
      L’es prit des Lois (jiwa undang-undang), dalam buku itu terdapat teori trias politika :
1)     Legislatif (pembuat undang-undang)
2)     Eksekutif (pelaksana undang-undang)
3)     Yudikatif (mengawasi undang – undang

3. J.J. Rousseau
     Du Contract Social ( perjanjian masyarakat ), mengatakan bahwa setiap manusia sama dan merdeka

4. Denis Didorat & J.D Alembert ( ensliklopedia )
5. Voltaire( Ahli kebebasan )

b.    Adanya kepincangan dalam masyarakat
Keluarga raja kaum bangsawan dan greja hidup makmur dan memiliki hak istimewa serta bebas pajak, sedangkam rakyat biasa menderita dan dibebani berbagai macam pajak.

c.    Adanya pengaruh perang kemerdekaan Amerika
Lafayette(jendral prancis) membawa semangat revolusi Amerika yaitu semangat Liberte (kebebasan), Egalite (Kesamaan), Fraternite (persaudaraan). Bahkan Prancis mengirim patung dewi kemerdekaan pada Amerika yaitu patungLiberty yang melambangkan kebebasan.

d.     Adanya Pemerintahan Absolut yang buruk (Ancien Regime)
Kekuasaan raja yang tanpa batas menyebabkan raja sewenang-wenang dan berfoya-foya.

    Krisis keuangan disebabkan oleh permaisuri Louis XIV, yakni Maria Antoinette ( Madame deficit ).
yang hidup penuh dengan kemewahan dan kemegahan. Mengakibatkan hutang Negara makin menumpuk, satu – satu cara untuk mengatasi krisi dengan memungut pajak dari kaum bangsawan.



e.    Sebab-sebab lain dari Revolusi Perancis:
•    Kemarahan terhadap absolutisme kerajaan.
•    Kemarahan terhadap sistem seigneurialisme di kalangan kaum petani, para buruh, dan—sampai batas tertentu—kaum borjuis.
•    Bangkitnya gagasan-gagasan Pencerahan
•    Utang nasional yang tidak terkendali, yang disebabkan dan diperparah oleh sistem pajak yang tak seimbang.
•    Situasi ekonomi yang buruk, sebagian disebabkan oleh keterlibatan Perancis dan bantuan terhadap Revolusi Amerika.
•    Kelangkaan makanan di bulan-bulan menjelang revolusi.
•    Kemarahan terhadap hak-hak istimewa kaum bangsawan dan dominasi dalam kehidupan publik oleh kelas profesional yang ambisius.
•    Kebencian terhadap intoleransi agama.
•    Kegagalan Louis XVI untuk menangani gejala-gejala ini secara efektif.
Untuk mengatasi krisis ekonomi, raja memanggil Dewan Perwakilan Rakyat (Etats Generaux). Dewan ini ternyata tidak mampu mengatasi masalah sebab dalam sidang justru terjadi pertentangan mengenai hak suara. Golongan I dan II menghendaki tiap golongan memiliki satu hak suara, sementara golongan III menghendaki setiap wakil memiliki hak satu suara. Jika dilihat dari proporsi jumlah anggota Etats Generaux yang terdiri atas golongan I, 300 orang, golongan II 300 orang, dan golongan III 600 orang, dapat disimpulkan bahwa golongan I dan II menghendaki agar golongan III kalah suara sehingga rakyat tidak mungkin menang. Jika kehendak golongan III yang dimenangkan, golongan I dan II terancam sebab di antara anggota mereka sendiri ada orang-orang yang bersimpati pada rakyat.

3)    Jalannya Revolusi
Revolusi Perancis berlangsung selama 10 tahun, dapat dibagi menjadi beberapa masa:
1. Masa Dewa Kontituante (1789-1791)
Golongan Prancis terdiri atas tiga golongan :
1)      Golongan I (dari bangsawan) jumlah 300 orang
2)      Golongan II (dari greja) jumlah 300 orang
3)      Golongan III (dari rakyat) jumlah 600 orang
Estats Generauxi bersidang pada tanggal 5-17 juni 1789. Golongan I dan II menghendaki pengambilan keputusan didasarkan atas golongan sehingga kelompoknya akan tetap menang, sedangkan golongan III menghendaki atas dasar perorangn.
Golongan III mengadakan sidang sendiri (17 Juni 1789) di bawah pimpinan Merabeau, Lafayatte, dan Seiyes. Mereka menyatakan bahwa Estats Genereaux sebagai Essemble Nationale yang merupakan Dewan perwakilan rakyat Prancis dengan siding – sidangnya yang tidak mengenal system golongan. Dewan ini kemudian disebut Assemble Nationale Constituante yang bertugas menyusun Undang-Undang Dasar (UUD) Prancis.

Pada tanggal 14 Juli 1789, rakyat menyerbu Penjara Bastille (lambang absolutisme) dan membebaskan orang – orang tidak bersalah yang ditahan karena perintah Raja. Oleh karena itu tanggal 14 Juli dijadikan hari Nasional Prancis, lagu Merseillaise dijadikan lagu kebangsaan dan dibentuk tentara nasional dibawah pimpinan Lafayatte.
Pada tanggal 27 Agustus 1789, Dewan berhasil mengumumkan Declaration des Droits de l’homme et du citoyen ( pernyertaan hak-hak asasi manusia dan pengakuan hak warga negara.
Pada tanggal 14 Juli 1790, UUD disahkan dan Perancis menjadi kerajaan berkonstitusional. Raja Louis XIV menyetujui UUD tersebut dan bersumpah setia kepadanya.

2.  Masa Legislatif (1791-1792)
Anggapan Raja berkhianat semakin kuat setelah Austia dan Prusia (1792) menyerang Prancis sehingga menimbulkan Perang koalisi I (1792-1797). Tujuan serangan utuk menghancurkan revolusi Prancis yang dianggap membahayakan Negara yang bersifat absolute. Rakyat Prancis berhasil mematahkan serangan dibawah pimpinan Danton dari golongan Yacobin berhasil membentuk pemerintahan baru yang disebut Konvensi Nasional.

3. Masa Konvensi Nasional (1792-1795)
Bentuk kerajaan dihapuskan dan digantikan dengan republik (merupakan republic I (1792)) Raja Louis XIV bersama permaisurinya (Maria Antoinette) dijatuhi hukuman mati dengan dipenggal kepalanya dengan tiang guillotine.

4. Masa Directoire (1795-1799)
Tampilnya Napoleon Bonaparte yang namanya menjadi tenar karena kemenangan militernya dalam Perang Koalisi diharapkan oleh rakyat Prancis.

5. Masa Konsulat (1799-1804)
Napoleon Bonaparte mengambil alih kekuasaan ( coup d’etat yang dikenal dengan Revolusi Brumai pada tanggal  9 November 1799).
Napoleon Bonaparte membentuk pemerintahan Konsulat yang terdiri atas tiga orang konsul, yakni Napoleon Bonaparte, Seiyes, dan Roger Ducos.
Napoleon memulai langkah-langkah penting sebagai berikut :
a.    Pembentukan pemerintahan yang kuat dan stabil dengan cara memusatkan kekuasaan pemerintah di tangannya sendiri
b.    Menciptakan suasana aman, perdamaian dengan Paus guna mengembalikan citra gereja dan ulama di Perancis , dan membentuk tentara yang kuat.
c.    Meningkatkan Kesejahteraan rakya dengan menciptakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdagangan (Code de Commerce)
d.    Membangun sarana dan prasarana
e.    Membrantas Korupsi dan memperbaiki keuangan Negara
Dalam mengembalikan kejayaan Prancis, Napoleon harus memenangkan perang dalam Perang Koalisi II (1799-1802). Diangkatnya Napoleon sebagai kaisar oleh Paus VII.


6. Masa Kekaisaran (1804-1815)
    Selama 15 tahun, rakyat Perancis berjuang melancarkan revolusi dan menentang kekuasaan absolut. Pada tahun 1804 berakhir masa Konsulat dan memasuki babak baru yakni masa kekaisaran ( suatu kekuasaan yang berada pada satu pimpinan) Napoleon.
     Napoleon membentuk dinasti baru, yang dikenal dengan Dinasti Bonaparte. Sebagai kader revolusi yang berpaham liberal, Napoleon tetap memberikan kebebasan terutama di bidang keagamaan, pendidikan, perdagangan, dan kesamaan hak dalam Undang-Undang.
      Napoleon berkuasa dictator menurut kehendaknya sendiri yang dipandang baik dan cocok sehingga prinsip demokrasi dikesampingkan. Oleh karena itu, system pemerintahan Napoleon sering dikenal dengan Verlicht Despotisme.
       Bagi Napoleon, keturuna sangat penting, oleh karena itu saudara-saudara napoleon dan anak-anaknya diangkat sebagai penguasa-penguasa. Secara politis, itu semua dilakukan agar seluruh Eropa berada di bawah kekuasaan keluarga Napoleon Bonaparte.


4)    Akibat/pengaruh Revolusi Perancis
 Revolusi Prancis pada 4 Juli 1789 membawa pengaruh bagi negara-negara Perancis sendiri maupun bagi  negara-negara lain, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial.
a.    Dibidang politik
Revolusi Prancis membawa perubahan dalam sistem pemerintahan yang semula berupa monarki absolut menjadi pemerintahan yang demokratis. Hak asasi manusia diakui dan dihormati. Konstitusi atau undang-undang dasar merupakan kekuasaan yang tertinggi. Muncul pula ide-ide republik, suatu bentuk pemerintahan yang melayani kepentingan umum, dan prinsip-prinsip berikut.
1.    Demokrasi, yaitu prinsip bahwa setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama dalam kehidupan bernegara. Hak yang dimaksud adalah hak bersuara, mengemukakan pendapat, berserikat, dan berkumpul.
2.    Berkembangnya liberalisme di kalangan rakyat
3.    Lahirnya konsep demokrasi dan republika. Mula-mula revolusi Perancis bersifat liberal (1789-1792), kemudian bersifat radikal (1792-1795). Dalam masa radikal inilah pemerintahan disusun secara republik. Pemerintahan raja dianggap dianggap kurang tepat karena secara turun temurun. Timbullah ide republik yang kepala negara dipilih oleh rakyat.
4.    Bekembangnya Nasionalisme sesuai dengan semboyan Revolusi Prancis: Liberte, Egalite, Fraternite (kebebasan, persamaan, dan persaudaraan). Prinsip ini membangkitkan jiwa persatuan yang menjadi kekuatan dalam menghadapi segala bahaya yang mengancam negara.
5.    Dihapuskannya sistem monarik tertinggi dengan sistem monarik  konstitusional.
6.    Undang-undang sebagai kekuasaan tertinggi dalam tata pemerintahan.
7.    Lahirnya aksi-aksi revolusional yang membela kepentingan rakyat jelata. yaitu penggunaan kekuatan rakyat dalam revolusi.

b.     Dibidang ekonomi
1.    Penghapusan pajak feodal
2.    Penghapusan gilde dan berkembang perdagangan bebas.
3.    Kapitalisme berkembang karena yang berkuasa adalah golongan borjuis.
4.    Petani mejadi pemilik tanah
5.    penghapusan sistem kelas dalam masyarakat sistem ekonomi bebas.
6.    Munculnya Industri besar. Hal ini dimungkinkan karena Napoleon banyak memberi subsidi pada industri-industri besar.



5)    Dampak revolusi perancis terhadap dunia terutama Indonesia
Dampak terhadap dunia, termasuk dalam perjuangan pergerakan bangsa Indonesia, sebagai berikut.
a. Revolusi Perancis mendorong berkembangnya paham-paham liberalisme,demokrasi,dan nasionalisme.paham ini masuk ke Indonesaia sehingga lahirlah pergerakan untuk menentang imperialisme dan kolonialisme.
b. Adanya penyebaran paham demokrasi di tengah kehidupan bernegara.
c. Berkembangnya ide nasionalisme.
Pengaruh Revolusi Prancis terhadap Indonesia antara lain:
(1) dihapuskannya sistem tanam paksa atas desakan kaum liberal;
(2) ditanamkannya modal swasta asing di Indonesia, terutama di perkebunan;
(3) pembangunan sarana dan prasarana produksi untuk memperlancar pengolahan hasil bumi;
(4) menjadikan Indonesia sebagai produsen tanaman perkebunan.

Dampak Revolusi Perancis terhadap pergerakan Nasionalisme Indonesia.
            evolusi Perancis berdampak pada kehidupan sosial di Indonesia. Hal itu mengakibatkan dengan munculnya golongan terpelajara akibat adanya politik etis. Golongan terpelajar inilah yang peduli akan nasib bangsanya. Selain itu Revolusi Perancis juga berdampak pada datangnya hak asasi manusia.
            Mereka ingin menyelamatkan bangsanya dari kebodohan dan ketebelakangan akibat muncunya nasionalisme demokrasi dan munculnya hak asasi manusia.
            Mereke ingin menyelematkan bangsanya dari kebodohan dan keterbelakangan akibat penjajahan. Oleh karena itu, mereka mendirikan organisasi-organisasi kebangsaan yang bertujuan memajukan bangsanya.

Free Template Blogger collection template Hot Deals BERITA_wongANteng SEO theproperty-developer

No commentsRead more